EDUKASIANA

Hiruk pikuk dunia politik menjelang pemilihan presiden 9 Juli 2014, diyakini atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berimbas pada implementasi pendidikan berkarakter, yang menjadi tujuan ideal humanis bagi generasi masa depan yang kaffah. Tampilan persaingan antar capres dan cawapres yang sarat dengan "pembohongan publik" seolah meyakinkan masyarakat bahwa perilaku arogan, saling menjelekkan, menistakan orang lain, membuka aib sesama, dan pembohongan-pembohongan lain merupakan hal yang laik dan wajar, bahkan terkesan merupakan strategi halal untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Lima dari delapan rumusan tujuan Pendidikan Nasional, yang dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang No. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pada aspek karakter (akhlaq) daripada pengetahuan dan keterampilan. Setelah dilakukan telaah terhadap eksperimen kurikulum yang sudah dilaksanakan, disimpulkan bahwa KBK dan KTSP-pun dianggap gagal untuk memfasilitasi raihan tujuan tersebut. Dan penetapan implementasi Kurikulum 2013 (selanjutnya K-13) yang mengarah pada penguatan substansi nilai karakter, merupakan keputusan final yang diyakini mampu memfasilitasi idealitas perundangan tersebut. Atas keyakinan tersebut, Pemerintah dengan serta merta (sebagian orang menganggap memaksakan) menyusun kebijakan teknis implementatif, mulai dari desain konten sampai desain distribusi kompetensi konten melalui workshop, bimtek, seminar, lokakarya, Diklat dan sejenisnya. Semuanya dilakukan atas dasar keyakinan bahwa K-13 merupakan jalan keluar paling utama atas masalah